Fase Krisis: 1997-2001

Fase Krisis: 1997-2001

Ketika sektor pertanian harus menanggung dampak krisis ekonomi untuk menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan, daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat. Benar, pada periode 1998-2000sektor pertanian sempat menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, itu pun

karena limpahan lonjakan nilai tukar dollar AS yang dinikmati komoditas

ekspor sektor pertanian terutama perkebunan dan perikanan. Namun ketika

basis utama untuk membangun kualitas pertumbuhan sektor pertanian

dilupakan begitu saja, sektor pertanian hanya tumbuh sekitar 1-2 persen.

Tingkat pertumbuhan sebesar itu tentu saja tidak mampu menciptakan

lapangan kerja, apalagi jika harus menyerap pertumbuhan tenaga kerja baru,

terutama di pedesaan.

Akibatnya dalam dua tahun terakhir sektor pertanian (dan petani)

terus-menerus terpojok dan terpinggirkan. Tidak perlu disebut lagi betapa

pada musim kemarau petani harus menderita paling parah karena

infrastruktur penting seperti bendungan dan saluran irigasi lalai diurus, baik

oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Kualitas jalan

rusak parah dan mengganggu sistem distribusi komoditas strategis, sehingga

meningkatkan biaya transportasi secara signifikan. Dampak berikutnya

adalah harga jual di tingkat konsumen melambung tinggi dan harga di tingkat

petani produsen nyaris tidak berubah, sehingga tidak cukup menjadi insentif

bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Dalam

bahasa ekonomi, elastisitas transmisi harga dari konsumen ke produsen

sangat kecil sehingga petanilah yang harus menanggung perbedaan harga di

tingkat konsumen dan tingkat produsen tersebut.

Fakta dan data sampai saat ini masih tidak terlalu berubah drastis

bahwa sektor pertanian masih merupakan basis ekonomi rakyat di

pedesaan, atau masih merupakan tumpuan harapan bagi hampir 80 persen

penduduk Indonesia. Walaupun pangsa terhadap perekonomian PDB telah

menurun menjadi sekitar 16 persen saja, sektor pertanian masih mampu

menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja, terutama di pedesaan. Dengan

kata lain, Indonesia masih memerlukan sektor pertanian sebagai basis

pembangunan ekonomi sampai sekian tahun ke depan. Sektor pertanian

saat ini jelas memerlukan langkah-langkah nyata untuk merangsang

investasi, meningkatkan nilai tambah dan mencari pasar-pasar baru di dalam

negeri dan luar negeri. Keseriusan upaya merangsang pertumbuhan tinggi di

sektor pertanian adalah suatu keharusan, apabila pengembangan sistem

agribisnis berkerakyatan yang lebih modern dan mengikuti irama

desentralisasi dan responsif terhadap perubahan global, memang akan

dijadikan prioritas. Namun perubahan kebijakan desentralisasi ekonomi dan

Otonomi Daerah yang seharusnya membawa kesejahteraan pada

masyarakat, ternyata hanya menimbulkan euforia politik berupa perubahan

kewenangan pada sekolompok kecil elit di daerah.