Fase Dekonstruksi: 1986 – 1997

Fase Dekonstruksi: 1986 – 1997

Pada periode 1986 – 1997 sektor pertanian memang mengalami

kontraksi tingkat pertumbuhan dibawah 3,4 persen per tahun, amat kontras

dengan periode sebelumnya. Periode 1986-1997 ini sering dinamakan fase

dekonstruksi karena sektor pertanian mengalami fase pengacuhan

(ignorance) oleh para perumus kebijakan dan bahkan oleh para ekonom

sendiri. Anggapan keberhasilan swasembada pangan telah menimbulkan

persepsi bahwa pembangunan agribisnis akan bergulir dengan sendirinya

(taken for granted) dan melupakan prasyarat pemihakan dan kerja keras

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Indikasi fase buruk sektor

pertanian sebenarnya telah muncul pada awal 1990-an ketika kebijakan

teknokratik pembangunan ekonomi mengarah pada strategi industrialisasi

footloose secara besar-besaran.

Sejak pertengahan 1980-an berbagai komponen proteksi untuk sektor

industri diberikan, yang membawa dampak pada kinerja sektor industri dan

manufaktur yang tumbuh pesat diatas dua digit. Hampir semua merasa

bangga bahwa proses transformasi struktur perekonomian telah membawa

hasil. Maksudnya Indonesia telah bertransformasi dari negara agraris

menjadi negara industri. Mungkin saja, proteksi yang diberikan kepada sektor

industri – tepatnya kepada beberapa pelaku tertentu saja – tidak disadari

oleh para perumus kebijakan waktu merugikan sektor pertanian.

Kebijakan agribisnis pun terkesan amat distortif karena dampak yang

ditimbulkan justru meresahkan masyarakat. Generalisasi beberapa studi

empiris yang menyimpulkan bahwa rantai tataniaga komoditas agribisnis

terlalu panjang – sehingga harus diperpendek – telah menjadi salah satu

penyebab ambruknya tingkat kesejahteraan petani dan melencengnya

pembangunan agribisnis di Indonesia. Efisiensi pemasaran tidak hanya

ditentukan dari panjang atau pendeknya rantai tataniaga, tetapi ditentukan

oleh tingkat balas jasa yang fair sesuai dengan jasa yang dikeluarkan oleh

sekian pelaku pemasaran yang terlibat. Artinya, solusi kebijakan untuk

memangkas rantai tataniaga dan mendirikan suatu lembaga pemasaran baru

– walau sering mengatas-namakan koperasi dan pembela kesejahteraan

petani – haruslah diaplikasikan secara spesifik dan hati-hati. Apalagi,

karakter perburuan rente (rent-seeking) dari pelaku ekonomi dan birokrasi

yang amat sentralistis tidak begitu saja mampu membawa visi kesejahteraan

seperti diamanatkan oleh suatu tujuan kebijakan.

Dampak paling buruk dari proses industrialisasi yang ditempuh

dengan cara konglomerasi tersebut adalah tidak meratanya pembangunan

antara pedesaan dan di perkotaan, bahkan antara Jawa dan luar Jawa

secara umum. Semua orang tahu bahwa antiklimaks dari proses

pembangunan yang amat timpang tersebut ikut berkontribusi pada krisis

ekonomi Indonesia, yang sebenarnya secara teknis hanya dipicu oleh krisis

nilai tukar dan krisis perbankan (moneter). Indonesia tidak berhasil

melokalisir krisis moneter tersebut karena berdampak luas pada sendi-sendi

perekonomian dan sistem politik yang sedang menjadi bentuk dan jatidirinya.